Wakil Ketua DPRD Usman Sadik Minta PT Vale Jawab Surat 11 Poin Tuntutan Bupati Luwu Timur

LUWU TIMUR - Langkah Bupati Luwu Timur melakukan persuratan 11 poin tuntutan ke PT. Vale tentu sangat diapresiasi oleh masyarakat dan berita yang sangat luar biasa.

Olehnya itu, sebaiknya PT. Vale Indonesia segera membalas surat tertanggal 4 Juni 2021 tersebut untuk diketahui apa jawaban dari tuntutan Bupati Luwu Timur, Budiman Hakim.

Baca juga: Laporan Reses DPRD Luwu Timur Bupati Budiman Komitmen Akomodir Aspirasi Masyarakat

Demikian disampaikan Wakil Ketua II DPRD Lutim, H. Usman Sadik di diskusi daring via zoom yang digelar Sawerigading Institut dengan mengusung tema “Vale dan Masa Depan Luwu Timur”, Jumat (16/07/2021) malam.

Kenapa surat itu harus dibalas lanjut Usman Sadik, karena Bupati menyurat secara resmi yang berstempel garuda. Nah’ kalau PT. Vale membalas tentu publik akan mengetahui seperti apa jawaban dari isi 11 tuntutan tersebut.

Baca juga: Pemda dan DPRD Luwu Timur Sepakati KUA dan PPAS APBD Perubahan TA 2021

Bupati sudah menggambarkan 11 poin itu secara umum, andaikata mau dijabarkan saya kira sangat panjang dan tentu PT. Vale sudah paham hal itu, ujarnya.

“Saya sebenarnya berkeinginan sekali ingin melihat secara langsung jawaban surat Bupati, agar supaya kita bisa melihat secara regulasi dan secara aturan, kira-kira yang mana sebenarnya akan menjadi pedoman kita baik di pemerintah daerah maupun di tengah-tengah masyarakat, ” ucap Usman Sadik.

Baca juga: Bupati Luwu Timur Jawab Pandangan Fraksi-fraksi DPRD Terkait APBD Perubahan TA 2021

Masih dikatakannya, dulu pernah kita rapat bersama PT. Vale yang dihadiri Almarhum Bupati Lutim, HM Thorig Husler, Wakil Bupati Irwan Bachri Syam dan saya sendiri serta mewakili pemegang saham PT. Vale yakni Mr. Cori.

Dalam pembahasan itu, kami menuntut bagaimana kebijakan PT. Inco selama ini bisa dilanjutkan oleh PT. Vale. Karena saat ini terkadang kebutuhan masyarakat, pemerintah atau lembaga-lembaga sulit dipenuhi PT. Vale sekalipun nilainya kecil.

Baca juga: Bupati Luwu Timur Serahkan KUA dan PPAS APBD Perubahan TA 2021 ke DPRD

Bahkan PT. Vale secara terbuka mengatakan kalau permohonan kita tersebut masih menunggu perintah dari Brasil atau komisaris dan lain-lain. Sementara PT. Inco saat itu tidak pernah ada kesulitan yang kita jumpai dan bahkan hanya sampai ditingkat eksternal saja.

“Contoh seperti ini lah yang membuat masyarakat terkadang resah, ditambah lagi tidak adanya pemerataan di 4 wilayah pemberdayaan. Dan sepertinya ada pula kecamatan yang dispesialkan, ” tandasnya.

Baca juga: Laporan Hasil Reses Perseorangan Anggota DPRD Luwu Timur Masa Sidang Ke III Tahun 2020/2021

Kita perlu ketahui bahwa ada empat wilayah pemberdayaan yakni Kecamatan Nuha, Towuti, Wasuponda dan Malili. Khusus Kecamatan Malili terdiri dari beberapa Desa, tetapi tidak semua desa di Malili diberikan pelayanan oleh PT. Vale, sementara kita tahu Kecamatan Malili adalah wilayah pemberdayaan, terangnya.
 
Maka dari itu, sebagai masyarakat Luwu Timur mari kita dukung dan apresiasi langkah yang dilakukan oleh Bupati karena ini adalah trobosan yang sangat baik.

Tetapi perlu pula diketahui bahwa PT. Vale ini adalah aset nasional dan aset daerah ini, maka kita berkewajiban untuk menjaga. Dan saya kira ketika kehadiran perusahaan di daerah ini bisa berkontribusi ke masyarakat saya yakin tidak ada lagi aksi-aksi di jalan dan daerah ini lebih maju, imbuhnya.

Sementara itu, Prof Jasruddin selaku Ketua Adat To Taipa dan sebagai penanggap dalam kegiatan itu mengatakan, kita tidak bisa melihat PT. Vale sebagai lawan, kita harus akui PT. Vale memberi manfaat di daerah ini, di tana Luwu dan negara ini. Itu tidak bisa dipungkiri. Saya kira daerah kita ini maju karena dampak dari perusahaan itu sendiri.

Berbicara dampak, saya kira kita sudah rasakan sendiri kehadiran perusahaan ini, dan salah satu contoh mereka membantu saya sehingga saya bisa menjadi doktor asal Lutim, jelasnya.

Olehnya itu, saya berharap kita jangan menghadap-hadapkan, yang seolah-olah menggiring atau mendorong Bupati dan PT. Vale keatas ring.

Baca juga: Paripurna DPRD, Bupati Luwu Timur Serahkan Empat Ranperda dan KUA PPAS Tahun 2022

“Kita harus menjadi teman yang baik untuk kemudian mengawal kedua belah pihak ini agar bisa memberikan kemaslahatan yang sebesar-besarnya untuk masyarakat

Pada prinsipnya bahwa pemerintah Luwu Timur adalah keniscayaan, PT. Vale adalah bagian dari yang tidak boleh dipisahkan dengan pemerintah Lutim, PT. Vale datang hadir atas legalitas pemerintah, sambungnya lagi.

“Kita harus jadi mitra yang baik untuk mendorong kedua belah pihak ini untuk menyelesaikan masalah, dan kita berharap hal itu, dan saya fikir bupati serta Vale cerdas menyikapi persoalan ini dengan tidak mengumbar di media, ” ungkapnya.

Tinggal tugas kita untuk mengawal persoalan ini, dan kita berharap soal tersebut bisa tuntas dan berkelanjutan, tutupnya.

Ikut dalam kegiatan diskusi daring tersebut diantaranya, Majid Tahir, Buhari Kahar Muzakkar, Ketua AMAN, Bata Manurung, Wapres Lira, Ryan Latif, Direktur Celebes Development Center, Afrianto. Moderator kegiatan, Asri Tadda.(SH)

Baca juga: Paripurna DPRD, Bupati Luwu Timur Jawab Pemandangan Umum Fraksi Atas Empat Ranperda